Selasa, 20 Maret 2012

PEREKONOMIAN INDONESIA




PEREKONOMIAN INDONESIA

SEJARAH DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA
I.Pendahuluan
            Perlu diketahui bahwa pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat di tentukan oleh banyak faktor, baik internal(domestik) maupun eksternal (global). Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi fisik( termasuk iklim) , Lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya , sistem politik serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
            Akan tetapi, untuk dapat memahami sepenuhnya sifat proses dan pola pembangunan ekonomi di suatu negara serta kemajuan-kemajuan yang telah di capainya selama kurun waktu tertentu atau untuk memahami kenapa pengalaman suatu negara dalam membangun ekonominya berebeda dengan negara lain, maka perlu juga diketahui sejarah ekonomi dari negara itu sendiri. Sering dikatakan bahwa keadaan perekonomian negara-negara berkembang (LDCs), seperti Indonesia, Malaysia, selama ini tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian atau orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembangunan infrastruktur fisik dan sosial(seperti pendidikan dan kesehatan) yang dilakukan ,dan tingkat pembangunan yang telah dicapai pada masa lampau, yakni pada zaman penjajahan (kolonialisasi)
            Akan tetapi, pengalaman yang berbeda dalam pembangunan ekonomi di dalam kelompok LDCs itu sendiri, misalnya antara Indonesia dan Suriname, dua-duanya bukan jajahan belanda, dengan singapura, malysia,India dan Hong Kong yang pernah di jajah oleh Inggris dan sekarang lebih maju atau dengan banyak negara di afrika bekas jajahan prancis hingga saat ini masih terbelakang dan miskin.
            Dari pengalaman di singapura,Malaysia,dan Hong Kong mungkin dapat dikatakan bahwa yang sangat menentukan keberhasilan membangun ekonomi bukan “warisan” dari negara penjajah, melainkan orientasi politik dan sistem ekonomi serta kebijakan- kebijaakan  yang diterapkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa lenyapnya kolonialisasi .
            Bab ini terdiri dari dua bagian utama, yakni, pertama, uraian secara garis besar sejarah ekonomi Indonesia pada lima(5) periode, yakni pada zaman pemerintahan orde Lama (1950-1996), Pemerintahan Orde Baru (1966-Mei 1998), pemerintah transisi (mei1998-november 1999) pemerintahan Gus Dur (2000-2001), dan Megawati (2001 sampai sekarang), serta sistem ekonomi Indonesia
II.Sistem ekonomi Indonesia
Sejarah Ekonomi Indonesia                                                    
I.Pemerintah Orde Lama                                                         
            Pada tanggal 17 agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya. Namun demikian, tidak bearti dalam Prakteknya Indonesia sudah bebas dari belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Karana menjelang akhir 1940-an, Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda, yakni pada aksi polisi 1 dan 2, setelah akhirnya pemerintah belanda mengakui secara resmi o kemerdekaan Indonesia, selama dekade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965, Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Akibatnya,selama pemerintahan Orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, Walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata pertahun hanya1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1956-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%.
Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama penduduk jepang, perang dunia II, dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah), ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek selama rezim tersebut (Tambunan, 1991,1996). Dapat dimengerti bahwa di dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.
            Mengikuti kerangka analisis dari Dumairy (1996), periode Orde Lama atau sejak 1945 hingga 1965 dapat di bagi menjadi tiga (3) periode, yaitu periode 1945-1950, Periode demokrasi parlementer (1950-1959), dan periode demokrasi terpimpin (1959-1965). Periode demokrasi parlementer juga di kenal sebagai periode demokrasi liberal, Dalam periode ini terjadi perubahan kabinet delapan (8) kali.
2. PEMERINTAHAN ORDE BARU
            Tepatnya sejak bulan maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintah Orde Lama, dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintah orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh Ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
            Sebelum rencana pembangunan lewat Replita di mulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutaama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kehidupan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi  pada era orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusutan rencana pembangunan lima tahun (repelita) secara bertahap dengan target-targetyang jelas sangat dihargai oleh negara-negara Barat.
            Pada bulan April 1969 Repelita 1 (rencana pembangunan lima tahun pertama) di mulai dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait, seperti agroindustri. Strategi Pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita 1 terpusatkan pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industri-industri yang padat karya , industri-industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar seperti pupuk , semen, pulp, kertas, dan texstil.
            Dampak replita 1 dan replita-repelita berikutnya terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun cukup tinggi, jauh lebih baik daripada selama orde Lama, dan juga relatif lebih tinggi dari pada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok LDCs. Pada awal replita 1(1969) , PDB Indonesia tercatat 2,7 triliyun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun rupiah pada harga konstan. Pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan. Selama periode 1969-1990, laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata pertahun di atas 7%.
            Keberhasilan pembangunan ekonomi di indonesia pada masa orde baru tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh presiden suharto yang jauh lebih baik/solid di banding pada masa orde lama.
Ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut:
  1. Kemampuan politik yang kuat
  2. Stabilitas politik dan ekonomi
  3. Sumber daya manusia yg lebih baik
  4. Sistem pollitik dan ekonomi terbuka yang berorientas ke barat
  5. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

3. PEMERINTAH TRANSISI
            Pada tanggal 14 dan 15 mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor  asing mengambil keputusan jual . mereka mengambil sikap demikian karena tidakpercaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Untuk mempertahankann nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, pemerintah thailand melakukan intervensi dan di dukung jga oleh bank sentral singapura. Akan tetapi, pada hari rabu, 2juli 1997, bang sentral thailand terpaksa mengumumkan bahwa nilai tukar bath di bebaskan dari ikatan dengan Dolar AS sejak itu nasibnya diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Hari itu juga pemerintah thailand meminta bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai baht sekitar 15% hingga 20 % hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 baht per dolar AS.
            Berbeda dengan Korea selatan dan Thailand, dua negara yang sangat serius dalam melaksanakan program reformasi, pemerintah Indonesia ternyata tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatanya dengan IMF. Akhirnya pencarian pinjaman angsuran ke dua senilai 3 miliar dolar AS yang seharusnya dilakukan pada bulan maret 1998 terpaksa diundur. Padahal, Indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerja sama sepenuhnya dengan IMF, terutama karena dua hal berikut :
  1. Berbeda dengan kondisi krisis di thailand, Korea selatan, filipina, dan malaysia, krisis ekonomi di Indonesiasebenarnya sudah menjelma menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri ( temasuk bank-bank di negara- negara mitra dagang Indonesia yang tidak lagi menerima letter of credit(L/C) dari bank-bank nasional dan investor-investor dunia) yidak lagi percaya akan kemampuan indonesia untuk menanggulangi sendiri krisisnya. Bahkan, mereka juga tidak lagi percaya pada niat baik atau keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, satu-satunya yang masih bisa menjamin atau memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Indonesia adalah melakukan “kemitraan usaha” sepenuhnya antara pemerintah Indonesia dengan IMF.
  2. Indonesia sangat membutuhkan dolar AS. Pada awal tahun 1998, kebutuhan itu di perkirakan sebesar 22,4 miliar dolar AS atau rata-rata 1,9 miliar dolar AS  per bulan. Sementara, posisi cadangan devisa bersih yang dimiliki BI hingga awal juni 1998 hanya 14.621,4 juta dolar AS, naik dari 13.179.7 juta dolar AS pada akhir maret 1998. Kebutuhan itu di gunakan terutama untuk membayar ULN jangka pendek, yang diperkirakan pada pertengahan tahun 1998 sebesar 20 miliar dolar AS, membayar bunga atas pinjaman jangka panjang 0,9 miliar dolar AS, dan sisanya sebanyak 1,5 miliar dolar AS untuk kegiatan ekonomi dalam negri yang juga sangat di perlukan untuk memacu  laju pertumbuhan ekonomi

4.PEMERINTAHAN REFORMASI
            Pada pertengahan tahun 1999 di lakukan pemilihan umum, yang akhirnya di menangi oleh partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi ke dua, yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Bulan Oktober 1999 dilakukan SU MPR dan pemilihan presiden di selenggarakan pada tanggal 20 oktober 1999. KH abdurrahman wahid atau di kenal dengan sebutan gus dur terpilih sebagai presiden RI ke empat dan mega wati sebagai wakil presiden. Tanggal 20 oktober menjadi akhir akhir dari pemerintahan transisi, dan awal dari pemerintahan Gus Dur yang sering di sebut juga pemerintah reformasi.
            Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999) kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0%  dan pada tahun 2000 proses pemilihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam mengerti sudah mulai stabil.
5.PEMERINTAHAN GOTONG ROYONGn wahid turun
            Setelah presiden wahid turun, megawati menjadi presiden indonesaia ke lima (5). Pemerintah megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Meskipun IHSG dan nilai tukar rupiah meningkat cukup signifikan sejak diangkatnya megawati menjadi presiden melalui sidang istimewa (si) MPR, posisinya tetap belum kembali pada tingkat pada saat gusdur terpilih menjadi presiden.
            Inflasi yang dihadapi kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Menurut data BPS, Inflasi tahunan pada awal pemerintahan Wahid hanya sekitar 2%, sedangkan pada awal pemerintahan MegaWati atau periode januari-juli 2001 tingkat inflasi sudah mencapai 7,7%. Bahkan laju inflasi tahunan atau year on year selama periode  juli 2000-juli 2001 sudah mencapai 13,5% perkembangan ini pada saat itu sangat menghawatirkan karena dalam asumsi APBN 2001 yang sudah direvisi, pemerintah menargetkan inflasi dalam tahun 2001 hanya 9,4%.
            Pada tahun 2002 kondisi perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari pada tahun 2001, walaupun menjelang akhir tahun 2002 Indonesia di digoncang dengan bom BALI. Menurut data BPS yang dikeluarkan pada bulan februari 2003, pertumbuhan PDB tahun 2002 sebesar 3,66% di atas nilai perkiraan minimum yakni 3,3%, tetapi lebih rendah dari asumsi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2002 yg direvisi menjadi 4% setelah tragedi Bali.
C.SISTEM EKONOMI INDONESIA
1. PENGERTIAN-PENGERTIAN SISTEM EKONOMI
Apa  yang dimaksud dengan sistem ekonomi?? Begitu banyak  pendapat yang memberikan pengertian mengenai apa sebenarnya yang diartikan dengan sistem ekonomi. Menurut Dumairy(1996), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan hidup.
            Sementara Sheridan (1998) dalam publikasinya mengenai sistem ekonomi yang ada di Asia mengatakan bahwa economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness. Dalam kata lain , sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.
            Sanusi menguraikan pendapat-pendapat dari sejumlah orang di dalam maupun di luar negeri yang dapat di rangkum sebagai berikut. Sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi sosial politik, ide-ide)
Dalam Sanusi di sebut ada tujuh elemen penting dari sistem ekonomi, yakni :
  1. Lembaga-lembaga/ pranata-pranata ekonomi
  2. Sumber daya ekonomi
  3. Faktor-faktor Produksi
  4. Lingkungan Ekonomi
  5. Organisasi dan Manajemen
  6. Motivasi dan perilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam sistem itu,
  7. Proses pengambilan keputusan.
2.Sistem – sistem Ekonomi
            Menurut  Sanusi(2000), perbedaan antar sistem ekonomi satu dengan yang lainya terlihat dari ciri-cirinya, yaitu :
  1. Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang di butuhkan
  2. Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
  3. Pengaturan pemilihan/pemakaian alat-alat produksi
  4. Pemilihan usaha yang di manisfiestasikan dalam tanggung jawab manajer
  5. Pengaturan atas keuntungan usaha yang di peroleh
  6. Pengaturan Motivasi Usaha
  7. Pembentukan harga barang konsumsi dan Produksi
  8. Penentuan pertumbuhan ekonomi
  9. Pengendalian stabilitas ekonomi
10.  Pengambilan keputusan
11.  Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan.
  1. A.    SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk di jual.
 Ada enam (6) asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi yakni sebagai berikut.
1.Hak milik pribadi.
            Dalam sistem ekonomi kapitalis, alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDA, modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga swasta.
2.Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih.
            Dalam sistem ekonomi kapitalis, yang dimaksut dengan kebebasan berusaha adalah kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Sedangkan yang di maksud dengan kebebasan memilih dalam sistem ekonomi kapitalis adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memperoleh sumber daya ekonomi, seperti memproduksi suatu produk yang dipilihnya sendiri untuk di jual dengan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Kebebasan  memilih juga mencakup kebebasan pekerja untuk memilih setiap jenis pekerjaan yang di kehendakinya. Kebebasan memilih juga termasuk dalam kebebasan membuat berbagai perjanjian.
3.Motif kepentingan diri sendiri
            Kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah motifasi individu untuk memenuhi kepentingan-kepentingan /keuntungan sendiri.
4.Persaingan
            Sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting dari sistem ekonomi kapitalis. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta , baik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.
5.Harga di tentukan oleh mekanisme pasar.
            Segala keputusan yang diambilkan oleh pengusaha(penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melelui sistem pasar. Dalam perkataan lain , tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual di tentukan sepenuh nya oleh kekuatan permintaan dan penawaran.
6.Peranan Terbatas Pemerintah
            Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah masih mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu. Misalnya , mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang praktek-praktek monopoli yang sifatnya non alamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja.
B.Sistem ekonomi Sosialis
                        Seperti yang di jelaskan di Dummary(1996), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalasis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien oleh karena itu pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yang terpenting untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis adalah bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting perananan kapital.
Sistem ekonomi sosialis dapat di bagi menjadi dua subsistem, yakni sistem ekonomi sosialis marxis, dan sistem ekonomi sosialisme demokrat. Sistem ekonomi sosialis marxis di sebut juga sistem ekonomi komando, dimana seluruh unit ekonomi baik sebagai produsen, konsumen, maupun pekerja, tidak di perkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yakni partai. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, seperti yang di anut dulu oleh unisoviet dan negara-negara komunis-komunis di eropa timur, atau masih di terapkan hingga sekarang di korea utara dan mungkin hingga tingkat tertentu di Kuba, partai menentukan secara rinci arah serta sasaran yng harus di capai dan yang harus di laksanakan oleh setiap Unit ekonomi dalam pengadaan baik barang-barang untuk sosial (sosial goods), maupun untuk pribadi (private goods)
C.Sistem Ekonomi Campuran
Sedangkan sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Seperti telah dikatakan sebelumnya, seharang ini tidak ada satu pun kecuali di korea utara negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis atau kapitalis 100%. Jadi sistem ini merupakan “campuran” antara ke dua ekstrem sistem ekonomi tersebut diatas dengan berbagai variasi kadar dominasinya.
Dalam sistem ekonomi campuran dimana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem kapitalis/liberalis karena kadar kebebasan yang relatif besar atau presentase dari sistem kapitalisnya sangat besar. Ada pula sistem ekonomi campuran.
Yang mendekati sistem ekonomi sosialis di mana peran kekuasaan pemerintah relatif besar terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi.
Kesimpulan :
Di tinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi di Indonesia adalah Kapitalis. Sama halnya , tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya – sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, di kuasai oleh negara.
Berdasarkan penjelasan di atas , maka jelas bahwa untuk memahami sistem ekonomi apa yang di terapkan di Indonesia, paling tidak secara konstitusional mungkin dalam praktek sehari-hari nya sangat berbeda , perlu di pahami terlebih dahulu ideologi apa yang di anut ileh Indonesia. Dalam kata lain kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia.
Dipostkan        : Nindita utami

2 komentar:

  1. Terimakasih Infonya
    artikel yang bagus,
    sangat bermanfaat..
    Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta
    :)
    twitter : @profiluii :)

    BalasHapus
  2. Terimakasih Infonya
    artikel yang bagus,
    sangat bermanfaat..
    Perkenalkan saya seorang trader di armada markets

    BalasHapus